aspek hukum ekonomi pada suatu peristiwa pidana

• "budi" yg adalah seorang karyawan swasta (dengan gaji 1 bulan Rp. 500.000,-) mengalami suatu peristiwa yg mengenaskan dimana peristiwa ini, telah tercermin benturan antara peraturan, rasa keadilan, kemanusian, dan aspek ekonomi (bisnis) dalam hidupnya. dia mengalami penganiayaan karena luka bacok yg dilakukan oleh tersangka terhadap dirinya pada suatu malam di sebuah restauran dan setelah mengalami penganiyaan ini, budi terpaksa harus dirawat di rumah sakit (bekasi) dan pada bagian kepala budi dijahit dokter sebanyak 24 jahitan. setelah itu kondisi badan budi tidak kembali seperti sedia kala (sebelum dianiaya), dia mengalami muntah-muntah, sulit untuk duduk tegak, dan kepalanya sering terasa pusing, selain itu budi sangat sulit untuk berdiri tegak.
• tersangka yg dalam hal ini pelaku tindak pidana-pun telah "diamankan" oleh pihak berwajib, dan telah meringkuk dalam sel pada kantor polisi yg mengamankannya. selanjutnya pihak keluarga tersangka mengajukan penawaran untuk "perdamaian" kepada keluarga budi sebesar Rp. 300.000,- sekedar untuk uang pengobatan budi selama di rumah sakit. tidak dapat ditutup keadaan keluarga tersangka yg dengan segala kekurangannya bersedia menawarkan harga "damai" sebesar itu kepada keluarga budi.
• dari peristiwa ini dapat dimunculkan suatu pertanyaan "apakah sanksi terhadap tersangka telah adil bagi.nya?" ; apakah adil penawaran keluarga tersangka sebagai biaya pengobatan budi sebesar Rp. 300.000,- atau-kah ada alternatif lain yg sangat adil sebagai upaya penyelesaian perekara ini, dan memuaskan keadilan bagi para pihak yg bersengketa atas peristiwa pidana yg telah terjadi ini.
• hakekatnya, peristiwa ini harus diurai satu persatu dan tidak diperkenankan untuk menggabung.nya dalam suatu keadaan yg bertujuan untuk menciptakan perdamaian. adalah benar bagi si tersangka untuk meringkuk dan menjalani hukuman (badan) yg diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia, namun "tidak-lah adil" bagi budi yg hanya menerima "uang ganti rugi" atas dirinya sebesar Rp. 300.000,- yg dengan alasan ketidak mampuan keuangan keluarga tersangka.
• tuntutan ganti rugi secara perdata dalam peristiwa ini mungkin diajukan oleh budi walaupun tersangka akan dan/atau telah menjalani hukuman pidana penjara. perhitungan ganti rugi ini dapat diajukan melalui prediksi-prediksi perhitungan yg didasarkan pendapatan budi pada masa sekarang dan maksimum 5 tahun ke muka. akan-kah adil bagi budi yg pada akhirnya harus dipecat dari kantor karena kondisi kesehatan yg tidak memungkinkan dia bekerja lagi ?, akan-kah cukup uang Rp. 300.000,- untuk membiayai pengobatan & biaya perawatan budi sedang dia sendiri telah dipecat dan tidak memiliki pendapatan sama sekali.
• sehingga penerapan hukum murni yg mungkin dapat dilaksanakan adalah :
  1. menepatkan si tersangka utk tetap menjalankan hukuman pidana.nya (penjara) dengan perhitungan "ancaman hukuman penganiyaan yg mengakibatkan 'luka berat' adalah maksimum 5 tahun".
  2. mengajukan gugatan ganti rugi atas tindak pidana yg dilakukan tersangka terharap budi dengan kalkulasi perhitungan : [pendapatan budi per.bulan x 12 bulan] x 5 tahun atau [Rp. 500.000,- x 12] x 5 = Rp. 30.000.000,- yg harus dibayarkan seketika oleh keluarga tersangka / tersangka sendiri sebagai akibat kerugian ekonomi yg dapat diprediksi oleh budi secara pribadi di masa mendatang.
• salam : robaga gautama simanjuntak, s.h.